Pemprov DKI Siap Jadi Percontohan Percepatan Penanganan Stunting
Dalam upaya merealisasikan target penurunan stunting/gizi buruk nasional sebesar 14 persen di 2024, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI siap menjadi provinsi percontohan percepatan penanganan gizi buruk.
K ami tinggal menajamkan dan mempercepat
Berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan, Pemprov DKI siap bekerja keras menurunkan angka stunting dengan target hingga di bawah 5 persen (setara dengan level stunting di negara-negara maju).
Untuk itu, Pj Gubernur Heru menggelar rapat pimpinan (rapim) dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin di Balai Kota DKI Jakarta, pada Rabu (1/2).
Pj Gubernur Heru Apresiasi Layanan TBC Resisten Obat dan Kemoterapi di RSUD KojaRapim digelar untuk membahas percepatan penyelesaian masalah stunting di DKI Jakarta.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyatakan siap untuk menjadikan DKI Jakarta sebagai provinsi percontohan yang mampu menurunkan level stunting-nya setara dengan negara-negara maju di dunia.
Ia optimistis dapat mencapai target tersebut, karena jajarannya bekerja cepat untuk menurunkan stunting. Terlihat sudah ada beberapa wilayah yang mampu menurunkan angka stunting dengan cepat.
“Saya rasa bisa. Insya Allah target itu tercapai. Terlihat di Cilincing mencapai 777 stunting, kita bisa langsung turunkan sebanyak 17 persen atau yang sudah lulus sebanyak 134 penderita stunting. Yang paling tinggi penyelesaiannya di Cilincing. Di Tanjung Priok yang sudah lulus sebanyak 81. Mulai hari ini, jajaran kepala dinas sudah mulai bekerja sesuai dengan perintah Menteri Kesehatan. Dengan program yang sudah ada, kami tinggal menajamkan dan mempercepat,” kata Pj Gubernur Heru, dalam Siaran Pers PPID Pemprov DKI Jakarta.
Lebih lanjut, menurut Pj Gubernur Heru terdapat tiga langkah strategi percepatan penanganan stunting.
Pertama, melakukan sinkronisasi data stunting/gizi buruk yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta dengan Kementerian Kesehatan dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Langkah kedua, lanjut Pj Gubernur, jajaran Pemprov DKI akan turun ke lapangan untuk memberikan tambahan gizi dan vitamin kepada warga yang berada di wilayah rawan stunting.
“Tadi saya memerintahkan kepada seluruh jajaran masuk ke lapangan, bisa ke posyandu dan ke pelajar kelas 7 atau SMP diberikan makanan tambahan dan vitamin. Tadi sepakat setiap hari Rabu mereka ada makan bersama dan diberi tambahan vitamin,” terang Pj Gubernur Heru.
Langkah ketiga, ungkap Pj Gubernur Heru, sesuai arahan Menteri Kesehatan, pihaknya akan fokus memberikan pengawasan gizi dalam tiga periode penting yakni (1) ibu saat hamil (2) bayi umur 6-11 bulan, dan (3) anak usia 12-23 bulan.
Di DKI Jakarta, total jumlah ibu hamil ada sebanyak 140 ribu orang. Untuk itu, ia mengimbau ibu-ibu hamil rajin memeriksa kehamilan ke posyandu dan memperhatikan gizi selama mengandung.
“Saya imbau, ibu-ibu hamil, tolong jangan malas. Konsisten untuk memeriksa kehamilannya ke Puskesmas, ke Posyandu. Kami dengan Kementerian Kesehatan langsung bisa intervensi jika ibu hamil kekurangan gizi. Perilaku ibu-ibu hamil juga harus disiplin, baik makannya, jaga kesehatan, hingga harus cek rutin. Sehingga bisa kami kontrol. Sehingga begitu melahirkan, sudah bisa kita cegah stunting. Pencegahan yang paling mudah dan murah itu di posisi saat ibu hamil,” papar Pj Gubernur Heru.
Sementara itu, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menerangkan pemerintah baru meresmikan data stunting nasional yang mengalami penurunan, dari 24 persen di tahun 2021 menjadi 21 persen di 2022. Masih ada 2 tahun untuk mencapai target Presiden Joko Widodo yaitu 14 persen.
Namun, Budi mengajak Pj Gubernur Heru agar menjadikan DKI Jakarta sebagai provinsi percontohan untuk penurunan stunting di bawah 5 persen. Angka stunting di DKI Jakarta sendiri turun 2% menjadi 14,8%, angka ini menduduki peringkat terendah kedua nasional.
“Negara-negara mau kan, level stunting-nya di bawah 5 persen. Saya bilang ke Pj Gubernur, kita kasih hadiah ke Bapak Presiden, ada provinsi yang kalau bisa di bawah 5 persen. Karena DKI sekarang posisnya di 16 persen. Tadi kita bicarakan, kita kasih contoh satu provinsi di Indonesia sama dengan negara maju level stunting-nya. Dan Pak Pj Gub komitmen untuk itu. karena saya tidak mungkin bekerja sendiri tanpa dukungan dari kepala daerah,” terang Budi.
Budi menegaskan untuk mencapai target tersebut, langkah yang harus dilakukan Pemprov DKI bersama-sama Kementerian Kesehatan di antaranya melakukan sinkronisasi data stunting berdasarkan nama dan alamat (by name by addres).
“Kita setuju akan disamakan. Cepat ini, dalam waktu seminggu sudah bisa rampung,” tegas Budi.
Kemudian, program penanganan stunting antara Pemprov DKI dan Kementerian Kesehatan juga harus disinkronisasikan. Program tersebut difokuskan dalam tiga kelompok, yaitu kelompok ibu hamil karena risiko stunting paling tinggi terjadi sebelum melahirkan, kelompok bayi usia 6-12 bulan, dan anak usia 12-23 bulan karena membutuhkan makanan tambahan di luar ASI seperti protein hewani.
“Kita sudah setuju, mulai minggu ini persiapannya. Minggu depan langsung jalan. Karena ini masalah eksekusi. Mudah-mudahan kita bisa lapor ke Bapak Presiden, bahwa progresnya cepat. Sekali lagi ini ambisi, belum janji. Kita berdua mau bisa DKI di bawah 5 persen,” ungkap Budi.
